Apa dan Bagaimanakah yang Dinamakan Hukum Itu?

Apa dan Bagaimanakah yang Dinamakan Hukum Itu?

Diposting pada

Dalam pengamatan empiris, tampak bahwa manusia adalah realitas yang berupa makhluk hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia itu memperlihatkan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Aspek yang satu adalah sebagai makhluk individual, aspek yang lainnya adalah makhluk sosial sebagai anggota masyarakat atau kebersamaan dengan manusia-manusia individual lainnya. Selain kedua aspek tersebut, sebagai makhluk hidup tiap manusia individual menjalani dan mengalami proses-proses perubahan yang terus-menerus.

Tiap manusia individual selalu mengalami tahap-tahap perkembangan. Dalam diri setiap manusia terjadi pelbagai proses alamiah dan kimiawi. Hal-hal tersebut disebabkan karena manusia sebagai makhluk hidup di dalam dirinya memiliki beberapa unsur-unsur dasar.

Soediman Kartohadiprodjo mengemukakan bahwa makhluk hidup manusia itu tersusun atas empat unsur dasar atau unsur esensial. Pertama adalah unsur jasmaninya, yakni badan manusia sebagaimana yang dipelajari dalam Biologi. Unsur ini disebut Raga dari manusia. Manusia dapat merasa bertanggung-jawab, cinta, benci, senang, sedih, berhasrat. puas, baik, buruk, indah, adil, tidak adil, mengingini, menolak, acuh, dan sebagainya; kesemuanya ini adalah aspek afektif (rasa suka atau tidak suka) dan konatif (kemauan, hasrat) yang bersumber atau mewujudkan unsur yang kedua, yaitu unsur Rasa dari manusia. Ketiga, manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan objektif, membedakan satu hal dari hal lain, menetapkan batas sesuatu hal, membandingkan, memahami hubungan dan menghubungkan antara hal satu dan hal lainnya, semuanya berdasarkan atau sesuai dengan hukum-hukum logika; ini adalah aspek kognitif yang kesemuanya bersumber atau mewujudkan unsur Rasio (akal budi) dari manusia.

Dalam pengamatan terhadap keberadaan manusia, juga tampak jelas bahwa manusia selalu hidup berkelompok besar ataupun kecil. Hidup berkelompok itu memungkinkan manusia bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing untuk mewujudkan kehidupan berbahagia. Hanya dalam hidup berkelompok manusia dapat mempertahankan keberadaanya sebagai suatu jenis makhluk hidup. Dalam hidup berkelompok itu, hidup setiap manusia terlindung, merasakan keakraban dengan sesama, dan dapat menghayati serta mengembangkan kemanusiaannya secara wajar.

Hanya dalam hidup berkelompok manusia dapat menjadi manusia. Hal ini merupakan unsur keempat, yakni unsur Rukun dari manusia. Unsur rukun ini adalah aspek sosialitas dari manusia. Unsur raga, rasa dan rasio di bawah pengaruh unsur rukun mewujudkan watak yang menyebabkan tiap manusia individual memiliki kepribadian atau individualitas yang membedakannya manusia yang satu dari yang lainnya. Interaksi dalam jangka waktu yang lama secara turun temurun di bawah pengaruh lingkungan alamiah yang sama mewujudkan watak (kepribadian) umum yang sama tanpa menghilangkan watak khas (kepribadian) masing-masing pada semua anggota kelompok yang membedakannya dari watak (kepribadian) umum kelompok yang lain.

Berdasarkan pengamatan dan penghayatan terhadap kehidupan manusia, menunjukkan bahwa di dalam dirinya manusia memiliki naluri self preservasi, yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensinya atau kehadirannya di dunia, baik sebagai manusia individual maupun sebagai makhluk sosial. Naluri self preservasi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari selalu berhadapan dengan atau dihadapkan pada berbagai bahaya yang mengancam eksistensi manusia. Karena itu, setiap manusia akan cenderung untuk melakukan berbagai usaha guna menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya yang menghadang hidupnya itu. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensinya disebut kebutuhan atau kepentingan.

Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi. Kepentingan-kepentingan pribadi dapat diupayakan pemenuhannya masing-masing tanpa saling bertemu ataupun berbenturan namun kadang-kadang kepentingan antara pribadi dapat bertemu dan berbenturan satu sama lain.

Manusia sebagai mahkluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan sesamanya, yang menyebabkan hasrat yang kuat untuk menjalani kehidupannya secara tertib dan teratur demi memperoleh kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Mengatur kehidupan bersama itu berarti mengorganisasi kebersamaannya
itu. Demikianlah, seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa yang dimaksud Aristoteles dengan “zoon politikon” adalah “man is a social being” dan sebagai “social being” manusia itu dengan sendirinya adalah “a political being” (manusia adalah makhluk yang berorganisasi).

Namun demikian, untuk menjalani kehidupannya secara tertib dan teratur demi memperoleh kebutuhan dan kepentingan hidupnya, tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya sebuah tatanan dalam mengorganisasi kebersamaannya itu. Hal ini dikarenakan masing-masing manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang ternyata berbeda-beda, yang berpotensi untuk terjadinya benturan antar kepentingan di dalam masyarakat (konflik antar manusia).

Untuk mencegah dan mengatasi keadaan tersebut, manusia membutuhkan suatu pedoman berperilaku. Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku yang akan dapat memberikan pegangan bagi manusia, antara lain menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah merupakan suatu patokan bersikap tindak (gedragsregel), sedangkan dari sudut hakekatnya adalah suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaidah merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Jadi, kaidah merupakan suatu sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan tingkah Iaku anggotanya dalam hubungannya satu sama lain.

Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, tuntutan cara berperilaku dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya berkembang dan kemudian mempunyai atau memperoleh kekuatan obyektif. Ini berarti, tuntutan cara berperilaku itu memiliki daya berlaku secara umum, yaitu berlaku bagi setiap orang yang berada dalam situasi sosial yang sama dituntut untuk melakukan cara berperilaku tertentu yang disebut dengan kaidah atau norma.

Kaidah atau norma tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam masyarakat dalam hubungan antara dirinya dengan sesamanya. Kaidah atau norma tersebut selalu berisi atau memuat ketentuan tentang keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang berisi ketentuan tentang perilaku apa dan atau bagaimana yang boleh, yang tidak boleh dan yang harus dijalankan oleh manusia di dalam pergaulan hidup dengan sesamanya.

Manusia adalah mahkluk yang membutuhkan dan yang karena itu menciptakan berbagai kaidah untuk memungkinkan setiap manusia menjalankan kehidupannya secara wajar. Kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia itu pada umumnya diciptakan oleh manusia melalui proses-proses interaksi antar manusia di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Walaupun demikian, segera setelah kaidah itu tercipta, maka kaidah-kaidah itu akan menguasai hidup manusia. Ini berarti bahwa kaidah-kaidah itu mempunyai kekuatan obyektif, yakni berlaku secara umum bagi semua orang yang ada dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Jadi setelah kaidah tercipta, maka manusia perseorangan (individu) tidak lagi bebas untuk begitu saja menyimpang dari ketentuan yang tercantum dalam kaidah itu.

Lebih lanjut menurut C. van Vollenhoven, proses pembentukan serta isi konkret kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor kenyataan masyarakat yang riil. Faktor-faktor kenyataan masyarakat itu meliputi kemauan dan aspirasi manusia, keyakinan keagamaan, kondisi sosial ekonomi dan sosial politik, serta kondisi kebudayaan dan peradaban pada umumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah itu adalah produk dari proses dorong-mendorong yang terus-menerus antara pelbagai faktor kenyataan kemasyarakatan yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan-kenyataan kemasyarakatan itu serta kepentingan dan kebutuhan riil manusia.

Dengan adanya kaidah-kaidah itu dan kepatuhan para anggota masyarakat pada kaidah-kaidah itu serta penegakan kaidah-kaidah secara nyata akan mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban masyarakat itu akan tercermin dalam perilaku anggota masyarakat yang berlangsung dengan cara tertentu, yakni mematuhi kaidah-kaidah. Ketertiban masyarakat ini adalah kebutuhan nyata manusia. Hanya dalam masyarakat yang tertib, manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar sebagai manusia.

Ketertiban adalah kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan manusia secara wajar mengembangkan dirinya, memenuhi kebutuhankebutuhannya dan berusaha mewujudkan hasrat serta kebahagiaannya. Sebagai sarana yang relatif mutlak diperlukan bagi terwujudnya ketertiban agar manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, maka kaidah juga termasuk kebutuhan pokok manusia yang nyata.

Namun demikian, ketertiban juga didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan. Hal ini dikarenakan norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan dan mentaati norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup di dalam masyarakatnya.

(Apa dan Bagaimanakah yang Dinamakan Hukum Itu? (Handy Sobandi, Unpad, 2009))